Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan langkah penting dalam upaya membangun sistem pemerintahan dan administrasi pendidikan yang lebih baik, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Bengkulu, berperan aktif dalam mewujudkannya
Zona Integritas dan Tujuan Pembangunannya
Bagi perguruan tinggi seperti FMIPA Universitas Bengkulu, ZI bertujuan untuk menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari praktik korupsi dan kolusi, sekaligus memastikan pelayanan publik yang lebih efisien dan profesional. Dalam konteks pendidikan tinggi, penerapan ZI tidak hanya mencakup aspek administrasi, tetapi juga kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di FMIPA Universitas Bengkulu
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi yang berhasil mencegah dan memberantas praktik korupsi secara efektif. Berbagai inisiatif untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan, jujur, dan bebas dari praktik-praktik penyalahgunaan wewenang.
- Pencegahan Korupsi dalam Layanan Akademik, Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan sistem pendaftaran dan evaluasi yang berbasis elektronik. Sistem ini mempermudah mahasiswa dalam mengakses informasi akademik, menghindari potensi pungutan liar, serta memastikan setiap proses administrasi dilakukan dengan transparansi.
- Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Salah satu aspek penting dalam mencapai WBK adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel. FMIPA Universitas Bengkulu berkomitmen untuk mengelola anggaran dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas yang tinggi.
- Penguatan Pengawasan Internal, Adanya audit secara rutin terhadap segala proses dan prosedur yang ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar instansi selalu beroperasi dalam koridor yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di FMIPA Universitas Bengkulu
Langkah berikutnya adalah mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Reformasi Proses Administrasi, Adanya reformasi proses administrasi, dengan tujuan untuk mengurangi birokrasi yang rumit dan mempercepat proses pelayanan, tetapi juga memastikan transparansi dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
- Peningkatan Kualitas Layanan kepada Mahasiswa, Peningkatan kualitas layanan kepada mahasiswa menjadi prioritas dalam mencapai WBBM. FMIPA Universitas Bengkulu menyediakan berbagai kemudahan akses bagi mahasiswa, seperti layanan konsultasi akademik secara daring, aksesibilitas informasi akademik yang jelas dan mudah diakses oleh mahasiswa. Selain itu, FMIPA juga mendorong dosen dan staf untuk terus meningkatkan pe layanan yang ramah dan profesional kepada mahasiswa.
- Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), FMIPA Universitas Bengkulu menyadari bahwa birokrasi yang bersih dan melayani tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, fakultas ini mengadakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan keterampilan profesional dosen dan staf administrasi
Tantangan dalam ZI Menuju WBK dan WBBM
Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:
- Budaya Organisasi yang Perlu Diterapkan Secara Konsisten: Penerapan budaya kerja yang mengutamakan integritas dan pelayanan yang baik memerlukan waktu dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen fakultas.
- Keterbatasan Sumber Daya: Pembangunan ZI membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk implementasi teknologi dan peningkatan kapasitas SDM.
- Tantangan dalam Mengelola Perubahan: Proses transformasi menuju WBK dan WBBM membutuhkan perubahan mendalam dalam pola pikir dan kebiasaan yang telah ada, baik di kalangan dosen, staf, maupun mahasiswa.
Kesimpulan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di FMIPA Universitas Bengkulu merupakan bagian dari komitmen fakultas untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan melayani. Melalui berbagai langkah konkret, seperti peningkatan transparansi, digitalisasi layanan, serta peningkatan kualitas SDM.